OTT Kementerian PUPR, KPK Kecam Korupsi Proyek Pengadaan Air Minum di Palu No ratings yet.

Beritaupdate.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecam praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap proyek pengadaan air di wilayah bekas terdampak bencana yakni Donggala, Palu. Area itu luluh lantak akibat dihantam gelombang tsunami pada September lalu.

Praktik korupsi dilakukan oleh pejabat Kementerian PUPR dengan meminta fee kepada dua perusahaan pemenang lelang untuk pengadaan air minum di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Nominal fee yang diminta mencapai 10 persen dari setiap proyek yang dikerjakan.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika memberikan keterangan pers pada Minggu dini hari (30/12) di gedung KPK.

Dari dari 22 orang yang diamankan saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian PUPR, KPK hanya menetapkan 8 orang sebagai tersangka yakni Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (Kepala Satuan Kerja Sistem Pengadaan Air Minum Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen) SPAM Lampung, Meina Waro Kustinah (PPK SPAM Katulampa), Teuku Moch Nazar (Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat), dan Donny Sofyan Arifin (PPK SPAM Toba 1). Sementara, empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Keempatnya yakni Budi Suharto (Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo), Lily Sundarsih (Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo), Irene Irma (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa) dan Yuliana Enganita Dibaya (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa).

4 pejabat Kementerian PUPR terancam pidana penjara 20 tahun

Atas perbuatan empat pejabat Kementerian PUPR itu, maka penyidik KPK mengenakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b UU nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Merujuk ke pasal itu maka tertulis dengan jelas bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman yang tertera di pasal itu yakni pidana penjara 4-20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. (*)

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: