Organisasi Papua Merdeka (OPM) : Siapa dan Apa Surat Wasiat Mereka Untuk Indonesia? No ratings yet.

Beritaupdate.id, Nasional – Dilansir dari berbagai sumber seputar Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Surat Wasiat berupa tuntutan OPM kepada pemerintah Indonesia yang dilayangkan ke Istana Kepresidenan, mereka tak memiliki keinginan untuk membuat Papua sejahtera. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal itu dibuktikan melalui surat terbuka OPM yang tak membutuhkan infrastruktur yang dibangun pemerintah RI.

Pramono menyinggung surat yang dibacakan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom, dan diunggah ke YouTube. Sebby mengklaim rakyat Papua tak butuh infrastruktur. (v*va.co.id)

“Yang butuh infrastruktur adalah rakyat Papua karena bagaimana pun kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Papua, itu sangat diperlukan,” ujar Pramono.

Pramono juga menyampaikan Presiden Joko Widodo telah mengetahui keberadaan surat tersebut. Namun, Jokowi memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkannya.

Kelompok bersenjata yang mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, awal bulan ini, telah menolak seruan pemerintah untuk menyerah. Alih-alih, kelompok itu justru menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua. Kelompok tersebut ialah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).




Dalam video yang diposting di YouTube pada hari Senin (10/12), juru bicara komando nasional TPNPB-OPM, Sebby Sambom, membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berisi penolakan menuruti seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog.

“TPNBP tidak akan menyerah dengan alasan apa pun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia,” ujar Sebby.

“Perang tidak akan berhenti sebelum tuntutan TPNPB dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Berdiri di belakang bendera Bintang Kejora, Sebby menuntut Presiden Joko Widodo mengadakan referendum bagi penduduk asli Papua untuk memutuskan apakah mereka ingin diintegrasikan dengan Indonesia.

Papua Road Map

Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas,

Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

“Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Saya memahami itu sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial, budaya dan juga ekonomi,” ujar Adriana.(*red_bbc)

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: