Kementerian PANRB Serahkan Rapor SAKIP 174 Pemda Wilayah III Di SulSel Kota Makassar No ratings yet.

Beritaupdate.id, Makassar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kembali akan menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 untuk 174 Pemda di Wilayah III di Makassar, yang bertempat di Hotel Sheraton Jalan. Andi Djemma, Pada Selasa 19/02/2019.

Wilayah ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Pemerintah kabupaten dan kota seluruhnya dan sepertinya, Aku sampaikan tadi, bahwa tahun 2018 itu mengalami lonjakan perbaikan kinerja dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia.

Menteri (PANRB) menyampaikan dengan
Cara menjadi program lanjutan ke depan 5 tahun ke depan di pemerintahannya baru nanti, karena itu ke brasilan dan efisien dan dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah, provinsi kabupaten dan kota sangat meresahkan efektif nya.

Salah satu konsultan yang terkenal di dunia ya proses fun dari yes helen itu mengaduk terus orang kemarin mengaduk kita punya karena beliau konsultan di beberapa negara, ada 8 negara konsultan dalam pemberdayaan dari pada akuntabilitas publik dan public enemy strike

Dan alhamdulillah adalah ciptaan ciptaan anak bangsa sendiri ciptaan para tokoh tokoh pendidikan kita bayar sampai ini diciptakan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita yang ada di kampus kampus itulah yang menjadi tim teknis daripada kementerian.

“Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: